Kemenhub Evaluasi Kebijakan Zero ODOL Usai Tuai Penolakan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui perlunya evaluasi terhadap kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) menyusul penolakan dari para supir dan pengusaha truk. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Yusuf Nugroho, menyatakan evaluasi tengah dilakukan. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kolaborasi antar sektor dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemilik barang, dan masyarakat. Hal ini disampaikan Yusuf dalam Forum Kramat bertajuk 'Zero ODOL Policy' di PBNU Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Yusuf menyampaikan terima kasih atas masukan masyarakat terkait kebijakan zero ODOL. Kemenhub saat ini sedang merumuskan rencana aksi dalam sembilan poin yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional. Sembilan aksi tersebut meliputi: integrasi pendataan angkutan barang elektronik; pengawasan, pencatatan, dan penindakan pungli di sektor transportasi darat; penetapan dan pengaturan kelas jalan; peningkatan daya saing distribusi logistik multimoda; pemberian insentif dan disinsentif; kajian dampak kebijakan terhadap ekonomi, biaya logistik, dan inflasi; penguatan ketenagakerjaan dengan standar upah layak; deregulasi dan harmonisasi peraturan; serta pembentukan Komite Kerja Percepatan Pengembangan Konektivitas Nasional (KP2KN).
Penyusunan Rancangan Perpres tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IKP) dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kemenhub, Kemendagri, Kemenperin, Kemendag, Kemen-PU, Polri, dan kementerian/lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menegaskan target Indonesia bebas truk ODOL pada 2026.
Foto: Truk melintas di Jalan Tol Lingkar Luar, Jakarta, (19/5/2025). Rencana pemerintah untuk menertibkan truk over dimension over load (ODOL) mulai menunjukkan hasil. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun depan atau 2026 mendatang. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Posting Komentar