Contoh Soal Pilihan Ganda Mapel PKN Kelas X

Table of Contents

Aplikasi Soal Pilihan Ganda Mapel PKN Kelas X

Isi data diri Anda dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti. Selamat mengerjakan!

Nama Lengkap:

Email:

1. Otoritas Nasional untuk Kependudukan dan Keluarga Berencana berada di bawah koordinasi Menteri....

a. Kesehatan b. Penggunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi c. Koordinator ekonomi d. Promosi perlindungan perempuan dan anak e. Lingkungan

2. Menurut Zul Afdi Ardian, distribusi kekuasaan pada pihak dapat dibagi dalam dua cara:

a. vertikal dan horizontal b. Sentralisasi dan desentralisasi c. Legislatif dan eksekutif d. Legislasi dan Keadilan e. Eksekutif dan kehakiman

3. Kekuatan untuk membuat hukum disebut kekuatan....

a. kehakiman b. eksekutif c. legislatif d. parlementer e. presiden

4. Kekuatan untuk menerapkan hukum disebut kekuatan....

a. kehakiman b. eksekutif c. legislatif d. parlementer e. presiden

5. Dasar hukum dari kementerian Republik Indonesia adalah....

a. Pasal 17 UUD 1945 b. Pasal 18 UUD 1945 c. Pasal 19 UUD 1945 d. Pasal 20 UUD 1945 e. Pasal 21 UUD 1945

6. Di bawah ini adalah kementerian yang membangun pemerintahan....

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Departemen Keuangan c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Pertahanan e. kantor pusat

7. Lembaga pemerintah non-kementerian yang masalah kependudukan dan keluarga berencana, yaitu...

a. ANRI b. BKKBN c. BKPN d. BMKG e. BIN

8. Kementerian yang bertanggung jawab untuk memberi tahu dan mengoordinasikan urusan kementerian di bidang kegiatannya disebut...

a. kantor pusat b. Departemen Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan d. Kementerian Koordinasi e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

9. Ini tidak termasuk kementerian yang tanggung jawab pemerintah terkait dengan pengetatan koordinasi dan program pemerintah, yaitu....

a. Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan b. Kementerian Koordinasi Ekonomi c. Kementerian Koordinator untuk Kesejahteraan Manusia d. Departemen Kesehatan e. Sekretariat Negara Kementerian

10. Distribusi daya berarti bahwa daya memang dibagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah definisi dari distribusi daya sesuai dengan....

a. Jimly Asshidiqie b. Zul Afdi Ardian c. John Locke d. Montesquieu e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

11. Organisasi di daerah yang memiliki otoritas hukum tertinggi dan dipatuhi oleh orang-orangnya disebut...

a. daerah b. daerah c. negara d. pemerintah e. Institusi

12. Negara adalah sekelompok orang yang tinggal atau tinggal di wilayah suatu negara adalah definisi negara menurut....

a. Robert Mac Iver b. George Jellineck c. Sunarko d. Miriam Budiardjo e. Joko Sutono

13. Negara memiliki kekuatan fisik secara hukum adalah sifat negara....

a. pemegang monopoli b. kekuatan c. semua penutup d. bilateral e. multilateral

14. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari posisi dan regulasi masyarakat dengan kekuatannya. Pernyataan adalah definisi negara sebagai....

a. organisasi kekuasaan b. organisasi politik c. organisasi yang layak d. negara intergralistik e. negara

15. Suatu negara memiliki komposisi masyarakat sebagai satu kesatuan, semua kelompok, dan terkait erat dengan yang lain, karena kesatuan adalah ciri...

a. negara b. negara komunis c. keadaan integral d. serikat negara e. negara sosialis

16. Negara yang menetapkan tujuan bersama rakyatnya adalah sifat negara itu....

a. monopoli b. kekuatan c. semua penutup d. bilateral e. multilateral

17. Perhatikan catatan berikut!
1. Dipaksa
2. Monopoli
3. Termasuk semua
4. Unit
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat negara setelah Miriam Budiardjo, yaitu....

a. 1, 2 dan 3 b. 2, 3 dan 4 c. 3, 4 dan 5 d. 2, 4 dan 5 e. 1, 2 dan 5

18. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut...

a. orang-orang b. populasi c. warga d. bukan penduduk e. orang asing

19. Orang yang tinggal atau tinggal di wilayah suatu negara untuk waktu yang terbatas saja dan tidak berhak untuk...

a. orang-orang b. populasi c. warga d. bukan penduduk e. tidak ada warga negara

20. Mereka yang sah adalah anggota negara dan mengakui bahwa pemerintah negara itu adalah pemerintah yang sah disebut...

a. warga b. tidak ada warga negara c. orang-orang d. populasi e. bukan penduduk

21. Ini adalah batas alami dari suatu wilayah tanah negara, kecuali...

a. sungai b. danau c. pegunungan d. lembah e. dinding pagar

22. Di bawah itu adalah area tanah di perbatasan buatan suatu negara....

a. sungai b. pegunungan c. danau d. saham besi e. lembah

23. Perairan dalam bentuk lautan, laut, selat, danau dan sungai disebut sebagai....

a. luas lahan b. wilayah laut c. wilayah udara d. Daerah pedesaan e. wilayah teritorial

24. Sosok yang mengembangkan ide utama reseni laut, yaitu....

a. John Sheldon b. Hugo de Groot c. Montesuieu d. Miriam Budiardjo e. John Locke

25. Gagasan bahwa laut dapat menjadi milik negara manapun, yaitu....

a. res communis b. res nullius c. res sanguinis d. soli res e. res teritorial

26. AKU AKU AKU. Konferensi Hukum Maritim Internasional di...

a. 1980 b. 1981 c. 1982 d. 1983 e. 1984

27. Wilayah laut suatu negara 200 mil laut dari pantai disebut sebagai...

a. perbatasan laut teritorial b. batas zona yang dekat c. zona ekonomi eksklusif d. perbatasan benua e. perbatasan laut regional

28. Wilayah suatu negara di luar wilayah negara itu ditetapkan sebagai...

a. luas lahan b. wilayah laut c. wilayah udara d. wilayah ekstrateritorial e. Daerah pedesaan

29. Orang-orang yang mengklaim bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya hingga apa yang diperlukan untuk menjaga keamanannya...

a. Schacter b. pembuat kaleng c. Hugo de Groot d. John Sheldon e. Fauchille

30. Peraturan-undangan tentang hubungan hukum yang bernilai uang disebut hukum...

a. empat mata b. administrasi negara c. publik d. militer e. kemakmuran

31. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....

a. dekonsentrasi b. desentralisasi c. sentralisasi d. tugas pembantuan e. daerah otonom

32. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....

a. Monstesquieu b. John Locke c. Afdi Afdian d. Moh. Mahfud e. Jimly Asshiddiqie

33. Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....

a. presiden b. DPR c. BPK d. MPR e. DPA

34. Tugas lembaga legislatif adalah.....

a. melaksanakan undang-undang b. melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain c. membuat undang-undang d. mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang e. merevisi undang-undang

35. Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah....

a. presiden b. DPR c. BPK d. MPR e. Mahkamah Agung

36. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh....

a. gubernur b. bupati c. DPRD d. walikota e. presiden

37. Menguji UU terhadap UUD 1945 merupakan wewenang....

a. DPR b. MPR c. MK d. MA e. Presiden

38. Angota BPK dipilih oleh....

a. DPR b. MPR c. MK d. MA e. Presiden

39. Pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, yaitu...

a. UU No. 32/2004 b. UU No. 3/2002 c. UU No. 34/2004 d. UU No. 12/2006 e. UU No. 39/1999

40. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....

a. parlementer b. presidensial c. campuran d. monarki e. oligarki

41. Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....

a. pertahanan b. keamanan c. retribusi d. moneter e. fisikal

42. Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dilantik oleh....

a. presiden b.Menteri Dalam Negeri c. DPRD provinsi d. Menteri Pertahanan e. MPR

43. Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak..untuk menanggapinya.

a. inisiatif b. angket c. interpelasi d. menyatakan pendapat e. mengajukan pertanyaan

44. Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....

a. 17 b. 18 c. 19 d. 22 e. 23

45. Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh presiden....

a. Soekarno b. Soeharto c. B.J. Habibie d. Abdurrahman Wahid e. Megawati

46. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...

a. 32 b. 33 c. 34 d. 35 e. 36

47. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...

a. Kementerian Sekretariat Negara b. Kementrian Kesehatan c. Kementrian Lingkungan Hidup d. Kementrian Sosial e. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian

48. Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....

a. 101 Tahun 2001 b. 102 Tahun 2001 c. 103 Tahun 2001 d. 101 Tahun 2002 e. 101 Tahun 2002

49. Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....

a. BPS b. BULOG c. BKPM d. BAPPENAS e. BNN

50. BNN adalah kepanjangan dari...

a. Badan Nuklir Nasional b. Badan Nusantara Nasional c. Badan Narkotika Nasional d. Badan Nuklir Nusantara e. Badan Narkotika Nasional